Keluarga Berencana & KESEHATAN REPRODUKSI

Keluarga Berencana & KESEHATAN REPRODUKSI

I. Promosi, Perlindungan dan Bantuan untuk Mewujudkan Hak-Hak Reproduksi

Upaya memberikan perlindungan hak-hak reproduksi bagi masyarakat adalah pencerminan salah satu misi Program Keluarga Berencana Nasional, yaitu dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia sejak dimulainya proses pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.

Sesuai dengan kesepakatan dalam Konferensi Internasional kkependudukan dan Pembangunan di Cairo, maka hak-hak reproduksi meliputi :

1. Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi

2. Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi

3. Hak kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi

4. Hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan

5. Hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak

6. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi

7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual

8. Hak mendapat manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi

9. Hak atas kerahasiaan pribadi berkaitan dengan pilihan atas pelayanan dan kehidupan reproduksi

10. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga

11. Hak untuk bebas dari segala bentuk dekriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi

12. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi

II. Tujuan & Sasaran Kebijakan

Tujuan Umum :

Untuk mewujudkan keluarga yang berkwalitas tahun 2015 dengan meningkatkan kesadaran, pemahaman, perlindungan dan dukungan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi bagi semua individu dan keluarga.

Sasarannya ialah semua keluarga dan anggotanya memperoleh informasi dan pelayanan hak-hak reproduksi.

Tujuan Khusus :

Tujuan khusus kebijakan ini adalah :

1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran seluruh keluarga dan anggotanya tentang hak-hak reproduksi.

Sasarannya ialah meningkatnya cakupan pemberian informasi tentang hak-hak reproduksi keluarga dan anggotanya serta kesadaran dan menggunakan hak-hak reproduksi.

2. Terpenuhinya hak-hak reproduksi seluruh keluarga dan anggotanya.

Sasarannya ialah tersedianya pusat-pusat pelayanan informasi dan rujukan pelanggaran hak-hak reproduksi.

3. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pemberi pelayanan (provider) tentang follou-up pelanggaran hak-hak reproduksi.

Sasarannya ialah terciptanya jaringan kerja (net working) antara pusat pelayanan informasi, komisi pelanggaran hak-hak reproduksi dan pusat rujukan serta memasyarakat yang efektif.

III. Kebijakan Teknis Operasional dan Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka kebijakan teknis upaya promosi dan pemenuhan hak-hak reproduksi meliputi :

1. Promosi hak-hak reproduksi

2. Advokasi hak-hak reproduksi

3. KIE hak-hak reproduksi

4. Sistim pelayanan hak-hak reproduksi

Strategi pelaksanaan ditempuh melalui prinsip-prinsip :

1. Mengintegrasikan kegiatan yang menyangkut upaya promosi hak-hak reproduksi dengan pelaksanaan program KB dan program-program pembangunan lainnya.

2. Mengembangkan berbagai inovasi penangguhan pelanggaran dan perlindungan hak-hak reproduksi yang sesuai dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing.

3. Meningkatakan kerja sama dan kemitraan dengan lembaga pemerintah, LSM/LSOM, swasta dan masyarakat membentuk jaringan kerja untuk mendukung proses monitoring dan follou-up pelanggaran hak-hak reproduksi.

IV. Program Promosi Hak-hak Reproduksi

Program ini bertujuan agar setiap orang mendapat dukungan secara legal dalam melanjutkan hak-hak reproduksinya.

Upaya pokok yang dilakukan adalah :

1. Pengkajian Undang-undang yang tidak sejalan dengan hak-hak reproduksi

2. Pengkajian kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan hak-hak reproduksi

3. Pengembangan peraturan perundang-undangan tentang hak-hak reproduksi (termasuk aspek pelanggaran hak-hak reproduksi)

V. Program Perlindungan dan Bantuan Perwujudan Hak-hak Reproduksi

Upaya pokok yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pembentukan komisi pelanggaran hak-hak reproduksi

Kegiatannya : melakukan monitoring pelanggaran hak-hak reproduksi dan follow-upnya.

2. Pembentukan pusat-pusat jaringan informasi hak-hak reproduksi melalui penyediaan data dan informasi tentang hak-hak reproduksi.

3. Pembentukan pusat-pusat rujukan pelanggaran hak-hak reproduksi CRS (medis), Yuridis (kehakiman) Sosial (shelter).

4. Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi komisi pelanggaran hak-hak reproduksi, pusat informasi maupun pusat rujukan.

5. Pengembangan model rujukan pelanggaran hak-hak reproduksi.

6. Pengembangan SDM bagi komisi pelanggaran hak-hak reproduksi, pusat informasi dan pusat rujukan.

CONTOH SURAT BERITA ACARA

Contoh Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan

Contoh Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Contoh Berita Acara Pengalian Pekerjaan

Contoh Berita Acara Penyelenggaraan Ujian

Contoh Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Contoh Berita Acara Serah terima IMB

Contoh berita Acara Kematian Benih Ikan

CONTOH SURAT PERJANJIAN

Contoh Surat Perjanjian Kerja

Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli

Contoh Surat Perjanjian Kesepakatan

Contoh Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rug

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Kerja

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah Dan Tanah

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Tanah Dan Bangunan

Contoh Surat Perjanjian Pemborongan Tenaga Pekerjaan

Contoh Surat Perjanjian Pinjam Meminjam

CONTOH SURAT PERMOHONAN

Contoh Surat Permohonan Bantuan

Contoh Surat Permohonan Buka Rekening Bank

Contoh Surat Permohonan Dispensasi

Contoh Surat Permohonan Donasi Bantuan Dana

Contoh Surat Permohonan Keringanan Biaya

Contoh Surat Permohonan Lolos Butuh

Contoh Surat Permohonan Rehab Asrama Panti Asuhan

Contoh Surat Permohonan Ijin belajar program pasca sarjana S2

CONTOH SURAT IJIN

Contoh Surat Ijin Belajar

CONTOH SURAT KETERANGAN

Contoh Surat Keterangan Domisili

Contoh Surat Keterangan Ijin Mengajar

Contoh Surat Keterangan Kerja

Contoh Surat Keterangan Masa Kerja 1

Contoh Surat Keterangan Masa Kerja

Contoh Surat Keterangan Mengajar 1

Contoh Surat Keterangan Mengajar 2

Contoh Surat Keterangan Mengajar 3

Contoh Surat Keterangan

CONTOH SURAT PENGUNDURAN DIRI

Contoh Surat Pengunduran Diri

CONTOH SURAT PERNYATAN

Contoh Surat Pernyataan Keterlambatan Pembayaran

Contoh Surat Pernyataan Kontrak Rumah

Contoh Surat Pernyataan Menerima BPKB

Contoh Surat Pernyataan Tidak Menuntut Diangkat CPNS 1

Contoh Surat Pernyataan Tidak menuntut diangkat menjadi PNS

Contoh surat pernyataan tidak dituntut diangkat menjadi CPNS 2

CONTOH SURAT TANDA TERIMA

Contoh Surat Tanda Terima

Contoh Surat Tanda Terima Barang

CONTOH SURAT MANDAT

Contoh Surat Mandat 1

Contoh Surat Mandat 2

CONTOH SURAT UNDANGAN

Contoh Surat Undangan Pengajian

Contoh Surat Undangan Silaturahmi

Contoh Surat Undangan Rapat Pendirian Koperasi

Contoh Surat Undangan Dan Himbauan

Contoh Surat Undangan Musyawarah

Contoh Surat Undangan Pengadaan Barang

Contoh Undangan Silaturahmi 2

CONTOH SURAT REKOMENDASI

Contoh Surat rekomendasi Pencalonan Kepala Sekolah

CONTOH SURAT KEPUTUSAN

Contoh Surat Keputusan 1

Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Panitia

CONTOH SURAT TEGURAN

Contoh Surat Teguran Kepala Sekolah

CONTOH SURAT TUGAS

Contoh Surat Tugas Mengajar Guru Tidak Tetap

Contoh Surat Tugas Pengawas Ujian

CONTOH PROPOSAL BANTUAN DANA

Contoh proposal Permohonan Bantuan Komputer

CONTOH SURAT KUASA

Contoh Surat Kuasa 1

CONTOH SURAT LAMARAN KERJA

Contoh Surat Lamaran Kerja CPNS

Contoh Surat Lamaran Kerja Staf Adm

CONTOH SURAT KERJA LENGKAP LAINNYA

Contoh Surat Cerai Thalak